JAMBI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi mengingatkan agar kontribusi kerjasama Mall WTC ditingkatkan untuk tahun 2024. Hal ini lantaran pada tahun 2023 lalu, kontribusi yang dibayarkan untuk tahun 2022 dinilai kecil.
Apalagi terungkap fakta, penghitungan bagi hasil kerjasama
kontribusi WTC ke Pemprov selama ini dihitung sepihak. Yakni hanya oleh
Konsultan dari WTC tanpa melibatkan Pemprov selaku pemilik tanah Bangun Guna
Serah (BOT) yang ditempati WTC.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jambi yang membidangi ekonomi
dan keuangan Rusdi mengingatkan, melihat ekonomi yang telah membaik, seharusnya
Kontribusi WTC wajib ditingkatkan.
"Untuk pembayaran kontribusi terbaru Pemprov harus
mengkroscek bagi hasilnya, dan tak pantas lagi hanya membayar kontribusi Rp 256
juta seperti tahun terakhir," sampai Rusdi (18/1).
Seharusnya, Kontribusi WTC bisa hingga Rp 400 juta. Hal itu
melihat membaiknya ekonomi di Kota Jambi dan banyaknya pengunjung serta parkir.
"Kalau tahun sebelumnya karena faktor Covid-19 tak apa kecil
kontribusinya, tapi untuk saat ekonomi yang membaik jangan sampai hanya Rp 256
juta juga," tegasnya.
Rusdi juga berharap keterbukaan WTC terhadap bagi hasil dengan
Pemprov. Serta harus memberikan pemasukan asli daerah yang layak untuk Pemprov.
"Ini kan untuk pendapatan Pemprov yang masuk APBD untuk
rakyat dan pembangunan di Provinsi Jambi," sebut Anggota dewan Dapil Kota
Jambi ini
Adapun kecilnya bagi hasil tahunan kerjasama lahan Bangun Guna
Serah (BGS/BOT) antara Pemerintah Provinsi Jambi dan PT. Simota Putra Parayudha
(mall Wiltop Trade Center/WTC) belum ada evaluasi signifikan.
Pemerintah Provinsi Jambi cenderung bertahan, namun, Gubernur
Jambi Al Haris memberi teguran keras bagi hasil seharusnya dikaji oleh
Konsultan negara (KJPP). Alias tak boleh dihitung sendiri oleh WTC.
Gubernur Jambi Al Haris menyatakan, harusnya penghitungan bagi
hasil dihitung juga oleh Pihak Pemprov melalui Konsultan negara.
"Mana boleh (sepihak), kita Pemprov juga punya Konsultan.
Kalau menghitung itu mana boleh (satu sisi saja, red), harus resmi (Konsultan)
milik negara KJPP," kata kepada Jambi Ekspres.
Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi Agus Pirngadi mengatakan tetap terbuka
kemungkinan bagi hasil yang kecil itu untuk ditinjau kembali. Sebab WTC masih
memiliki kontrak hingga 7 tahun tersisa. "Dengan persyaratan peninjauan
atas dasar kesepakatan kedua belah pihak," ucap Agus.
Terkait desakan DPRD kata Dia, sesuai tahapannya akan dibuat
dahulu tim teknis. "Tim itu untuk meninjau agar perubahan tidak semata
desakan dari beberapa pihak," katanya.
Ditambahkan Agus, untuk bagi hasil WTC dengan Pemprov sudah
diikat dengan kesepakatan dan perhitungan yang telah ditentukan sebelumnya.
Dari penelusuran Jambi Ekspres bagi hasil untuk tahun 2022,
pihak WTC membayarkan Rp 256.655.552. Dokumen itu tertulis, setoran untuk tahun
2022 dibayarkan pada tanggal 30 Maret 2023. Dengan cara transfer melalui Bank
Jambi.
Rumusanya didapatkan angka itu adalah bagi hasil keuntungan WTC.
Dimana Pemprov mendapatkan 15 persen dari keuntungan total WTC dalam tahun
terkait, yang telah dikurangi dengan biaya operasional pihak yang bernaung
dibawah PT.Simotha itu. Dan jumlah keuntungan sendiri menurut BPKPD Provinsi
Jambi dihitung oleh Konsultan dari WTC dengan alasan sudah kesepakatannnya
begitu.
Bahkan pada Covid-19 tahun sebelumnya mall WTC sama sekali tak
menyetor ke rekening Pemprov karena tak mendapatkan keuntungan bisnisnya.
Padahal brand pakaian ternama hingga makanan cepat saji, hingga bioskop
memenuhi toko-toko yang disediakan pihak mall. (*)
إرسال تعليق