Jendelajambi.id Akhir - akhir ini di tengah suasana lebaran wisata di kerinci kembali menuai kritikan, bukan persoalan baru lagi, bahkan persoalan ini sudah sampai di luar daerah.
Tentunya persoalan ini menjadi momok bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Kerinci karena, persoalan retribusi yang tak kunjung tuntas.
Padahal sudah ada Perda yang mengatur tentang bea dan retribusi namun kenyataannya Perda tak berlaku lagi kalau sudah masuk suasana lebaran.
Akibatnya Pemerintah setiap tahun jadi bulan - bulanan netizen karena pengelolaan wisata yang tidak kunjung jelas, di tambah pemerintah kesannya asal - asalan dalam menetapkan pihak ketiga yang mengelola, entah apa dasarnya tentu ini menjadi masalah utamanya.
Menanggapi hal itu Ketua Gekrafs (Gerakan Ekonomi Kreatis Nasional) Kabupaten Kerinci Astra Vigo Putra, Mengatakan bahwa persoalan ini bukan hanya sekarang saja tapi "lagu lama", seharusnya solusinya sudah ada, 8 Tahun lamanya tak kunjung bertemu solusinya.
"Sebenarnya bebannya bukan di pengelola yang mengontrak wisata, tapi pemerintah yang menetapkan harga pengelolaan terlalu mahal,itu juga yang menjadi alasan pengelolanya harus kejar target untuk mengembalikan mod.
Kami pun belum tau dana hasil kontrak itu kemana arahnya, tidak di jelaskan" Kamis (5/5/22)
"Ini kan mengada ada pemerintah saja yang punya anggaran tidak sanggup mengelola wisata, apalagi pihak ketiga yang belum jelas kualifikasi nya"
Disini peran DPRD nampaknyo kurang bertaji, peran pengawasannya terabaikan, "diam diam merpati", kalau belum ada solusi kami rasa Gekrafs siap turun tangan. Tambahnya
Ibarat Bolywood berjudul nayak apapun bisa di lakukan , dan di ubah kalau ada keseriusan, berkaca dari wisata yang di kelola Bumdes dan Swasta maju pesat malah yang punya anggaran yang amburadul.
Beri Gekrafs tanggung jawab untuk mengelola amanah itu kami pastikan akan menyelesaikan persoalannya , namun kalau kita tetap bertahan dengan cara cara yang tidak logis dan terkesan bar - bar maka wisata kerinci akan terus terkapar.
إرسال تعليق