JENDELAJAMBI.ID-Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto berjanji akan menyelesaikan masalah konflik lahan yang ada di Jambi. Hal itu dikatakannya saat menemui puluhan orang yang melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Jambi sejak siang hingga Selasa (26/9/2023) malam.
Puluhan orang tersebut merupakan petani hingga anak-anak. Mereka datang dengan membawa tuntutan untuk penyelesaian konflik lahan di wilayah Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi.
Selain itu, mereka meminta untuk dilakukan pembebasan terhadap beberapa warga yang kini ditahan di Polda Jambi. Mereka melakukan dialog bersama Edi Purwanto.
Edi Purwanto secara terbuka menyampaikan permohonan maaf karena baru bisa menemui masyarakat yang sejak siang melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Jambi. Edi
Purwanto bilang, dirinya harus memimpin rapat di DPRD Jambi.
"Pertama saya minta maaf kepada bapak ibu semua, bukan tidak ingin menemui bapak ibu sekalian. Tapi, satu sisi kami tengah membahas anggaran dan ini juga penting untuk masyarakat provinsi jambi termasuk kepentingan bapak ibu sekalian," ujarnya.
Di depan masyarakat, Edi Purwanto secara tegas mengatakan kasus-kasus konflik lahan di Provinsi Jambi menjadi priortitas penyelesaian. Seperti penyelesaian konflik lahan berkaitan dengan PT PT FPIL dan eks PT RKK.
"Satu hal yang perlu diketahui, ada tujuh prioritas penyelesaian konflik lahan dari 218 konflik dan itu termasuk yang saat ini menjadi perjuangan bapak ibu semua. Yakni, ada RKK, FPIL, Kaswari, DAS dan lainnya. Itu menjadi prioritas penyelesaian oleh ATR BPN," katanya.
"Jadi bukan kami diam saja, kami juga prihatin dengan konflik-konflik lahan yang terjadi dan yang paling banyak dirugikan itu masyarakat. Sekali lagi komitmen kami DPRD Jambi membela masyarakat tidak pernah surut," ujarnya.
Edi Purwanto bilang, ia bersama dengan unsur Forkompimda dalam hal ini Gubernur Jambi, Danrem, Kapolda Jambi, dan Kepala ATR BPN Jambi terkait dengan langkah-langkah cepat dan konkrit dalam penyelesaian konflik lahan.
"Tadi saya sudah bicara juga dengan kesbangpol dan tanggal 3 Oktober ini akan dilakukan pendalaman terhadap tiga perusahaan diantaranya RKK dan FPIL. Insya Allah akan dilihat, diidentifikasi petanya seperti apa," lanjutnya.
"Saya berharap kita semua berkomitmen untuk menyelesaikan konflik lahan ini, karena tidak bisa saya sendiri tentu harus bersinergitas dengan semua pihak termasuk kepercayaan masyarakat untuk kita sama-sama menyelesaikan konflik lahan ini," pungkasnya.(*)
Posting Komentar